Analisis Yuridis Terhadap Status Perkawinan dan Perceraian Tidak Tercatat dalam Catatan Sipil - I Putu Chandra Krismana Putra Putra (Universitas Pendidikan Nasional, 2025)
Sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Neger Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, perkawinan dan perceraian yang belum atau tidak tercatat seolah-olah memiliki legalitas, karena diberikannya status perkawinan/ perceraian tidak tercatat dalam Kart Keluarga. Pencatatan perkawinan/perceraian belum tercatat in terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, yang mengharuskan perkawinan tersebut perlu dicatatkan. Rumusan masalah: 1 bagaimana status hukum perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam Kart Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil pembahasan dalam penelitian ini yakni 1. Status hukum perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil merupakan status yang dianggap sah dan legal sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, oleh karena masyarakat yang telah melakukan perkawinan maupun perceraian secara adat dan agama, namun tidak mempunyai Akta Perkawinan atau Akta Perceraian, dapat memiliki status