Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Strategi Peningkatan Good Governance Sektor Publik - Tarigan, Riyani; Gaol, Olivia Kristin Lumban; Sihombing, Krista Bella; Hamdani , M.; Lubis, Putri Kemala Dewi; Lubis , Nela Permata Sari (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai strategi peningkatan good governance sektor publik pada periode 2023-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada tahun 2023-2025. Data diperoleh dari sumber resmi seperti website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah, membandingkan, serta mengevaluasi penerapan komponen dari laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, terutama dalam pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih transparan dan komprehensif. Penerapan SAP berbasis akrual juga berkontribusi dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dari kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.