Analisis Kenaikan Biaya Pendidikan di Indonesia: Implikasi Sosial Ekonomi - Handyka Oktra Rajagukguk (South Sulawesi Education Development (SSED), 2025)
Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia menunjukkan pola yang sistematis dan berkelanjutan di seluruh jenjang, sementara alokasi anggaran publik 20% APBN/APBD belum sepenuhnya menahan pergeseran beban pembiayaan ke rumah tangga. Artikel ini mengkaji bagaimana eskalasi biaya Pendidikan, mencakup biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya digital pasca-pandemi, berkelindan dengan ketimpangan akses, risiko putus sekolah, dan mobilitas sosial, sekaligus mengidentifikasi ruang koreksi kebijakan pembiayaan. Penelitian menggunakan desain systematic literature review dengan pendekatan kualitatif–interpretatif terhadap publikasi dan dokumen kebijakan periode 2019–2025 yang relevan dengan konteks Indonesia. Dari 146 dokumen yang ditelusuri melalui berbagai basis data, 26 publikasi memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding untuk mengonstruksi tema dan pola hubungan antar dimensi biaya, kebijakan, dan konsekuensi sosial ekonomi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kenaikan biaya pendidikan menguat dalam tiga rumpun biaya dan meningkatkan proporsi pengeluaran pendidikan dalam struktur belanja rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin dan kelas menengah rentan. Eskalasi biaya, termasuk biaya teknologi, berperan sebagai mekanisme seleksi yang memperdalam ketimpangan akses, mendorong berbagai strategi adaptif yang bersifat defensif, serta berkontribusi pada reproduksi kemiskinan dan terhambatnya pembentukan modal manusia. Berbagai skema pembiayaan publik (BOS, BOSDA, PIP, KIP, KIP Kuliah, dan beasiswa daerah) meringankan sebagian biaya langsung, tetapi belum menjangkau biaya terselubung dan biaya digital yang menjadi sumber tekanan utama, sehingga “krisis keterjangkauan” biaya pendidikan tetap bertahan. Artikel ini menegaskan urgensi rekonstruksi arsitektur pembiayaan yang lebih progresif dan berbasis kemampuan bayar, sekaligus memperluas perlindungan bagi kelompok rentan sebagai prasyarat pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif.