Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024: Studi Kasus Di Pemerintah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri - Muhammad Ardianto Lelono Putro; Susilaningtyas Budiana Kurniawati; Supartini Supartini (Pusat Riset dan Inovasi Nasional, 2026)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat kecamatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonogiri, meskipun pemerintah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak beberapa tahun terakhir. Rendahnya implementasi SAKIP di tingkat kecamatan sering kali disebabkan oleh berbagai kendala internal organisasi yang belum teridentifikasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAKIP tahun 2024 di Kantor Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi berupa laporan SAKIP dan evaluasi APIP. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12 yang menghasilkan hierarchy chart, word cloud, dan project map untuk memetakan pola temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Kecamatan Jatiroto dipengaruhi secara signifikan oleh empat faktor utama, yaitu komitmen dan kepemimpinan pimpinan, pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi informasi, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia pegawai, serta budaya organisasi yang masih bersifat birokratis. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan SAKIP tidak hanya bergantung pada aspek teknis, melainkan sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan dan budaya kerja. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penindaklanjutan rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), penyusunan strategi pencapaian kinerja yang realistis, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta pelaksanaan evaluasi rutin secara berkala. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan praktis bagi pemerintah kecamatan lain dalam memperkuat implementasi SAKIP demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efektif.