BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA - Hadi, Solikul (UIN Sunan Kudus, 2014)
Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat.Pengaturan peran laki-laki dan perempuan dalamkeluarga berdampak pada peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (KID) yang membedakan peran perempuan dan laki Iaki perlu dikritisi.Pembagian peran di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHl) yang sangat patriarkis dalam banyak hal cenderung banyak diilhami oleh aturan aturan jauh sebelumnya yang bersifat diskriminati. Ditingkat nasional, pemerintah Indonesia pada tahun 1974melakukan reformasi hukum keluarga berupa Undang Undang Perkawinan Nomor 1/1974 yang kemudian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada aturanfornal pemerintah itu, dapat ditemukan sejumlah normayang ambivalen. Di satu pihak pemerintah mengakuilegal capacity kaum perempuan, di satu pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sexroles) dan stereotype terhadap perempuan dan laki laki dengan membagi secara kaku, peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-Iaki di sektor publik.Kata Kunci: Rekonstruksi, Gender, Kompilasi Hukum Islam The family is the smallest unit of society. Setting theroles of men and women in the family have an impact onthe role and position in society. The formulation in theCompilation of Islamic Law which distinguish the roleof women and male-to be scrutinized. The division ofroles in the Compilation of Islamic Law very patriarchalin many cases tend to more or less inspired by the rulesahead of time that is diskriminati. At the national level,the Indonesian government in 1974 to reform familylaws such as the Marriage Law No. 1/1974 which wasthen fitted with Islamic Law Compilation. Fornal on therules of the government, can be found a number of normswere ambivalent. On the one hand it recognizes the legalcapacity of women, on the one hand it confirms the roleof gender (sex roles) and stereotypes of women and menby dividing rigidly, the role of women in the domestiksector and the role of male-in the public sector.Keywords: Reconstruction, Gender, Compilation ofIslamic Law