Partisipasi Publik Dalam Formulasi Kebijakan: Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah Jawa Barat - Latifah, Latifah; Nunung, Ai; Fatmawati, Fatmawati (MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti, 2026)
Partisipasi Publik adalah aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam membangun keabsahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji strategi untuk meningkatkan Partisipasi Publik dalam Formulasi kebijakan Strategi Meningkatkan kepercayaanTerhadap di Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan Masyarakat. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan resmi lewat forum musyawarah, tetapi juga mencakup akses informasi, konsultasi, kolaborasi, serta proses pengambilan keputusan bersama seperti yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) dan Huntington dan Nelson (1976). Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap akses informasi dan konsultasi, meskipun ada usaha dari pemerintah melalui saluran digital dan forum-partisipatif. Namun, kepercayaan masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan ketika partisipasi publik dilakukan secara kolaboratif dan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Pembahasan menyiratkan bahwa strategi yang efektif mencakup transparansi informasi, perluasan saluran komunikasi, peningkatan kapasitas aparat dalam mengelola partisipasi, serta pembangunan mekanisme evaluasi yang melibatkan partisipasi. Sebagai kesimpulan, partisipasi publik yang berarti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan di Jawa Barat.