ANALISIS RUANG DISKRESI APARATUR: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERDA SAMBAS NO. 4 TAHUN 2020 DALAM MENDORONG INOVASI PELAYANAN PUBLIK - Zainal Amaluddin (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat, 2025)
Hukum Administrasi Negara (HAN) modern dihadapkan pada tensi fundamental antara tuntutan kepatuhan hukum (legalitas) dan kebutuhan akan pelayanan publik yang fleksibel dan inovatif (doelmatigheid). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik hadir sebagai instrumen normatif untuk mengatur pelayanan publik di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana formulasi norma dalam teks Perda tersebut mengatur (atau gagal mengatur) ruang diskresi aparatur yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis teks menemukan adanya paradoks normatif yang signifikan: Perda ini secara eksplisit mendedikasikan satu bab (Bab XIII) untuk mendorong