PROSPEK INDUSTRI SURVEI DAN PEMETAAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH - Susanto, Al. (Badan Informasi Geospasial, 2000)
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan UU ini maka sebagian besar kewenangan pemerintahan yang selama ini berada di Pusat didelegasikan ke Daerah. Pendelegasian kewenangan ini membawa implikasi meningkatnya sumberdaya dan aktifitas di daerah. Hai ini memberikan peluang usaha atau bisnis yang lebih besar di daerah dibandingkan sebelum adanya otonomi di daerah. Salah satu peluang bisnis adalah industri di bidang survei dan pemetaan. lndustri survei dan pemetaan yang berkembang di Indonesia saat ini terkonsentrasi di Jakarta dan Bandung Dengan adanya peluang usaha di daerah maka industri survei dan pemetaan harus menyesuaikan diri dan mendekati pasar. Kantor industri survei dan pemetaan harus menyebar ke berbagai lbukota Propinsi. Disamping itu dalam mengantisipasi perdagangan bebas industri survei dan pemetaan nasional harus meningkatkan kualitas SDM, kualiias produk dan penyesuaian peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi. Tanpa upaya-upaya itu industri survei dan pemetaan nasional akan kalah bersaing dengan perusahaan survei dan pemetaan multinasional.ABSTRACTLaw No.22/1999 with regard to Regional Government is a basis to execute autonomy to local governments. By this law central government will delegate a great part of its authority to local government. The implication is in increasing of resources and activities of local government. This phenomenon will create a bigger business opportunity to regional area. One of the business opportunities is survey and mapping industry. Nowadays the existing survey and mapping companies are concentrated in Jakarta and Bandung with a few numbers distributed in other big cities. Related to business opportunity in regional area due to regional autonomy. National survey and mapping companies should take strategic steps such as: getting closer to markets/users, more professional human resources and using the advanced technology in doing their businesses. At least in every Province capital, national survey and mapping company should have a branch office. Without strategic steps mentioned above, national survey and mapping company will not be able to compete with similar multinational companies.Kata Kunci . lndustri, Survei dan Pemetaan, Otonomi DaerahKeyword : lndustry, Survey and Mapping. Regional Autonomy