KAJIAN PERCEPATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIS - Riadi, Bambang; Makmuriyanto, Agus (Badan Informasi Geospasial, 2014)
ABSTRAKPengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilakukan oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri wajib memfasilitasi pelaksanaan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berupa Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat.Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkannya sebagai pengganti Permendagri No. 1 Tahun 2006 mengatur bahwa penetapan dan penegasan batas daerah dilakukan secara kartometris, sehingga kajian penerapan metode iniperlu dilakukan terhadap penetapan batas desa/kelurahan. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan di atas peta skala 1:5.000 - 1:10.000, namun ketersediaan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sampai saat ini baru pada skala 1:10.000 dan pada wilayah yang masih terbatas. Inovasi teknologi dengan memanfaatkan data citrategak resolusi tinggi hasil perekaman satelit ataupun pesawat tanpa awak (UnmannedAerial Vehicle/UAV) diperlukan untuk melengkapi ketentuan skala peta dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Lokasi penelitian ini adalah di sebagian wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogordan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Hasil wawancara dengan penduduk pada kedua desa yang berbatasan menyatakan bahwa batas wilayah indikatif yang terdapat pada peta RBI didapatkan pernyataan: salah, benar, dan tidak tahu.Demikian juga dengan informasi mengenai unsur alam dan buatan yang lain sebagai indikasi batas dikarenakan lurah/kepala desa belum mengetahui wilayah kerjanya.Kata Kunci: batas indikatif, penetapan, penegasan, UAVABSTRACTSupervision and monitoring of the village governance carried out by the head of sub-district as part of regency or city supervision. Here, theMinistry of HomeAffairs facilitates the implementation of the Government Regulation No.72 Year 2005 about Village by issuing Guidelines for Village Boundaries Delimitation and Affirmation through Regulation of Ministry of Home Affairs No. 27 Year 2006 about Village Boundaries Delimitation and Affirmation. The village boundaries delimitation is implemented to provide legal certainty especially to the village boundaries on the land portion. TheRegulation of Ministry of Home Affairs No. 76 Year 2012 as a replacement of Regulation of Ministry of Home Affairs No. 1 Year 2006regulates that the village boundaries delimitation shall be done by using chartometric method, so that an assessment of the implementation ofthe method forvillageâsboundaries is required. Implementation of the village boundaries delimitation shall be done on a map with scale of 1:5,000 - 1:10,000, yet the RBI maps is only availableon a scale of 1:10,000 and cover limited areas. An innovation, such as by utilizing high-resolution imageriesobtained by using satellite or Unmanned Aerial Vehicle (UAV), is required to accelerate the accomplishment to the village boundaries delimitation. This research was carried outat some parts of Cibinong sub-district, Bogor Regencyand Kais District, Sorong Selatan Regency, Papua Barat Province.Results of interview to people live in two nearby villages borders regarding the indicative boundaries shown on the topographic (RBI) maps provide answers of: false, true and unclear. Similar answers also addressed to a question about natural and artificial elements as indicative boundaries because the head of the village do not familiar with their villages area.Keywords: boundary indicative, determination, affirmation,UAV