INTEGRASI DATA PERKAWINAN ANAK: URGENSI, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN DI KALIMANTAN BARAT - Hasymi Rinaldi; Ade M Yuardani; Mahendra Jaya (JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK, 2025)
Pernikahan anak tetap menjadi masalah yang serius di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, di mana prevalensinya secara konsisten melebihi rata-rata nasional. Pada tahun 2023, provinsi ini menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional, setelah sebelumnya menempati posisi kedua pada tahun 2020. Tidak adanya data yang akurat dan terintegrasi berkorelasi erat dengan tingginya angka perkawinan anak, yang menghambat pengembangan dan pelaksanaan undang-undang pencegahan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urgensi, tantangan, dan konsekuensi kebijakan dari integrasi data perkawinan anak. Penelitian ini menyelidiki perbedaan data antarinstansi, hambatan integrasi, dan efeknya terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kerangka analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data institusi tidak selaras satu sama lain, tidak ada pencatatan perkawinan siri, ada perbedaan dalam definisi