Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern - Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Irwan Irwan; Abd. Haris Zainuddin (Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.