Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2013 - Sigit Sigit Eka Saputra; Liky Faizal; Alan Yati (Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar, 2026)
Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya Pasal 5 mengenai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan, implementasinya di tingkat kelurahan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan tes HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans pada kelompok berisiko. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat secara merata. Selain itu, rendahnya pemahaman dan masih kuatnya stigma terhadap HIV/AIDS menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan masih terbatas. Hambatan lain meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Dalam perspektif Ibn Taymiyyah, kebijakan yang belum efektif menghilangkan kemudaratan belum sepenuhnya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan agar tujuan perlindungan jiwa dalam kerangka maqashid al-syari’ah dapat tercapai secara optimal.