REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENDIDIKAN MELAMPAUI DOKTRIN OMISSION INDIVIDUAL DALAM KASUS PERUNDUNGAN SISTEMIK - Nanang Rudy Hartono; Mukhammad Taufan Perdana Putra (Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar, 2026)
Penelitian hukum normatif ini merekonstruksi peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam pencegahan serta penanggulangan bullying di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana modern. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pergeseran akuntabilitas dari sekadar kesalahan individual pendidik menjadi pertanggungjawaban korporasi pendidikan melalui dekonstruksi delik pembiaran (omission). Landasan kewajiban sekolah yang bersifat imperatif dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya perlindungan positif dari segala bentuk kekerasan. Ditemukan bahwa penegakan hukum saat ini cenderung terbatas pada sanksi administratif melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sementara akuntabilitas pidana melalui Pasal 76C UUPA seringkali terhambat oleh tantangan pembuktian unsur pembiaran. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengonstruksi sekolah (termasuk yayasan nirlaba sesuai PERMA No. 13 Tahun 2016) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika kegagalan sistemik dalam mekanisme pencegahan mencapai tingkat kesengajaan untuk membiarkan (dolus). Disimpulkan bahwa diperlukan interpretasi luas terhadap unsur