Reformulasi Aturan Hukum Retribusi Daerah di Kota Serang - Diya Ul Akmal (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum, 2026)
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi langkah strategis pemerintah untuk efisiensi hubungan keuangan pusat dan daerah. Aturan hukum tersebut juga menyederhanakan jenis pelayanan retribusi daerah yang ditujukan agar dapat menyelesaikan hambatan pengawasan dan kompleksitas pelaksanaannya. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, maka berbagai aturan secara hierarkis turut terdampak dan harus dilakukan penyesuaian agar tidak saling bertentangan. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Serang untuk memberikan kepastian hukum pada pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyesuaian aturan hukum di Kota Serang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya penyederhanaan retribusi daerah bagi Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah daerah Kota Serang telah secara berkelanjutan membentuk aturan hukum yang mengatur mengenai retribusi daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berdampak pada bertambahnya 1 jenis pelayanan yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Serang. Meskipun demikian, terdapat 8 jenis pelayanan retribusi yang tidak lagi dapat dibebankan biaya kepada masyarakat sebagai bagian dari penyederhanaan jenis pelayanan. Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka pemerintah daerah Kota Serang harus membentuk aturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan penyesuaian besaran retribusi. Selain itu, penyederhanaan regulasi serta administrasi juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kota Serang agar nantinya penarikan retribusi dapat efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.