DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA : STUDI KASUS DESA LAMAJANG, PANGALENGAN - Emi Novariza; Rendy Adiwilaga; Masreni (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), 2026)
Seiring dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian semakin diberikan kelonggaran perihal pembangunan internal desa, termasuk bagaimana meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai strategi, dimana salah satunya ialah melalui desa wisata. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten sebagai representasi pemerintahan daerah di atas Desa dan Kecamatan, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung program pengembangan tersebut. Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada prinsipnya memiliki potensi wisata yang begitu dinamis dan beragam, yang bahkan pemerintah Kabupaten Bandung sendiri menetapkan Lamajang sebagai pilot project pendirian desa wisata bersama 9 desa lainnya yang kemudian dituangkan dalam aturan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Dengan mengguna teori Warwick tentang Implementasi dengan 10 variabel pentingnya, serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa dalam tahap perencanaan, Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung memiliki kondisi dimana SDM nya kurang secara kuantitas dan rentan secara kualitas karena belum dilakukan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan desa wisata. Sementara kordinasi sudah dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan desa wisata di Lamajang. Diantaranya ialah Diskominfo, Dinas PUTR, dan Bapedda. Selebihnya dalam hal implementasi. Dinas Budaya mengalami hambatan dikarenakan situasi politik daerah khususnya desa yang dinamis, yang mengakibatkan ketidakstabilan implementasi kebijakan karena seringnya terjadi perubahan kebijakan dan situasi kondisi. Selain itu, masyarakat juga lebih mengedepankan factor monetisasi dan eksploitasi potensi, namun cenderung belum memahami konsep desa wisata secara menyeluruh.