DINAMIKA PERUBAHAN TATA RUANG PERTANIAN DAN NON-PERTANIAN DI PROVINSI GORONTALO (2017-2023): ANALISIS DERET WAKTU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN - Kasim, Roland; Dunggio, Iswan; Rahim, Sukirman (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), 2025)
Penelitian ini menganalisis dinamika perubahan tata ruang antara lahan pertanian (sawah) dan lahan bukan pertanian di Provinsi Gorontalo periode 2017–2023 serta implikasinya terhadap ketahanan pangan daerah. Data yang digunakan berupa deret waktu sekunder luas lahan sawah dan luas lahan bukan pertanian yang dihimpun dari statistik resmi Provinsi Gorontalo. Data dianalisis secara deskriptif dan deret waktu sederhana melalui perhitungan perubahan persentase, rata-rata perubahan tahunan, tren linier, serta korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan sawah menyusut dari 34.764 ha pada 2017 menjadi 30.112 ha pada 2023, atau turun 13,38% (sekitar 4.652 ha) dengan rata-rata kehilangan 775 ha per tahun. Sebaliknya, lahan bukan pertanian meningkat dari 283.890 ha menjadi 307.873 ha (naik 8,45% atau 23.983 ha) dengan penambahan rata-rata 3.997 ha per tahun. Rasio luas lahan bukan pertanian terhadap sawah yang sekitar delapan kali pada 2017 meningkat menjadi lebih dari sepuluh kali pada 2023. Korelasi Pearson antara kedua seri sebesar –0,31 menunjukkan hubungan negatif sedang, yang mengindikasikan bahwa ekspansi lahan non-pertanian sebagian terjadi melalui konversi lahan sawah. Dengan asumsi produktivitas padi sawah 4,4–5,6 ton/ha, hilangnya 4.652 ha sawah berpotensi menurunkan produksi padi tahunan sekitar 20–26 ribu ton, setara ±8–10% produksi padi Gorontalo tahun 2023. Tren ini dapat melemahkan dimensi ketersediaan (availability) pangan, kecuali diimbangi oleh peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur irigasi, serta perlindungan ketat terhadap Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B). Penelitian merekomendasikan penguatan penataan ruang, penegakan zona lindung lahan pangan, dan integrasi indikator ketahanan pangan dalam kebijakan pembangunan daerah.