Peranan Pengadilan Agama Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Syariah - Gusnita Gusnita; Mahlil Adriaman (LOCUS MEDIA PUBLISHING, 2026)
Penelitian ini menganalisis peran Pengadilan Agama Payakumbuh dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah serta mengidentifikasi hambatan teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Agama Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengadilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan hukum acara perdata umum (HIR/RBg). Namun secara empiris, sebagian besar permohonan eksekusi ditarik kembali, yang menunjukkan bahwa fungsi aanmaning juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-koersif yang efektif. Adapun hambatan utama adalah tidak ditemukannya objek jaminan (non bevinding), sehingga menimbulkan kesenjangan antara kekuatan hukum normatif jaminan fidusia dan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik