Mahkamah Syar’iyah dan Legalitas Perkawinan: Analisis Kewenangan Terhadap Isbat Nikah Mahkamah Sar’iyah di Kuala Simpang - Cut Hasmiyati; Poppy Setyaningsih; An-Nisa Intan Fadhila; Safa Sabila Hsb (LOCUS MEDIA PUBLISHING, 2026)
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris , menggabungkan pengamatan dan diskusi dengan individu-individu yang relevan , termasuk hakim Pengadilan Syariah , panitera , dan anggota masyarakat yang mencari pengesahan perkawinan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kewenangan Pengadilan Syariah Kuala Simpang dalam menentukan pengesahan perkawinan dan proses pelaksanaannya . Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pengadilan Syariah Kuala Simpang berwenang untuk memutuskan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan pengesahan perkawinan dilakukan dalam sidang yang mengevaluasi aspek yuridis , normatif , dan ijtihad hakim , dan juga didukung oleh program pengesahan perkawinan yang terintegrasi dengan instansi terkait . Tata cara pencatatan perkawinan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang meliputi tahapan administrasi dan pemeriksaan calon pengantin . Penetapan pengesahan perkawinan oleh Mahkamah Syariah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi status perkawinan masyarakat.