PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) - NIM. A1011201150, ARIEF PURNOMO MANIK (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2026)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan DAS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat pemerintah daerah, penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam Perda tersebut belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan minimnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan sanksi dalam peraturan dengan praktik di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan efektivitas penerapan sanksi melalui sosialisasi yang lebih intensif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Kata Kunci : Sanksi Administratif, Peraturan Daerah, Daerah Aliran Sungai Terpadu, Penegakan Hukum, Kota Pontianak. ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the implementation of sanction towards Local Regulation No. 02 of 2018 in West Kalimantan concerning about how to manage Watershed of River Basin (WRB). This regulation was made to regulate any aspects for managing Watershed of River Basin, including planning, executing, organizing, community participating, and administrative sanction for those who voilate the regulation. The research method used in this research is empirical legal research with qualitative approach obtained from literature studies and interviewing with Local Governments, Enforcement of The Law, and the participated community that contribute to manage Watershed of River Basin. This analysis was done to evaluate the effectiveness of implementating sanction and the adversity of it. The result of this research shows that the implementation was not fully optimal. There are some influenced factor consist of lack of socialization to community, the limitation of Enforcement of The Law resources, and lack of communication among related agencies. On the other hand, there are some incompatibilities among the terms of the regulation applied on community. The conclusion is to increase effectiveness of regulation sanction thru intensive socialization, strengthen the Enforcement of The Law and harmonize the regulation with every related social instrumental. Therefore, the management of WRB in West Kalimantan will hopefully improve and be sutainable. Keyword : Administrative sanctions, Regional Regulation, integrated river basin, law enforcement, Pontianak City.