Studi Kelayakan Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kabupaten Tangerang - Fadly Rivaldo; Arman Jayady; Krishna Suryanto (DPPM Universitas Pelita Bangsa, 2026)
Kontrak Berbasis Kinerja (Performance-Based Contract) merupakan pendekatan pengadaan yang menekankan pencapaian kinerja layanan sebagai dasar pembayaran dan pengelolaan kontrak, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur jalan. Namun, pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia, pemeliharaan jalan lingkungan masih didominasi oleh skema pengadaan langsung dengan nilai kontrak kecil dan durasi pelaksanaan yang relatif singkat. Kondisi tersebut sering kali berdampak pada fragmentasi pekerjaan, keterbatasan pengendalian mutu, dan rendahnya umur layanan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan penerapan Kontrak Berbasis Kinerja pada pemeliharaan jalan lingkungan di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan terkait, penelaahan dokumen peraturan dan kontrak, serta kajian literatur yang relevan. Analisis kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi, administrasi, dan kinerja, serta dilengkapi dengan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk merumuskan strategi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengadaan eksisting secara administratif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan akuntabilitas kinerja, kurangnya integrasi pemeliharaan jangka menengah, serta rendahnya keberlanjutan kualitas jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Kontrak Berbasis Kinerja pada pemeliharaan jalan lingkungan memungkinkan untuk dilaksanakan dengan prasyarat tertentu, yaitu penyesuaian regulasi, kesiapan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyedia jasa. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan model pemeliharaan jalan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.