Sinkronisasi Data Pertanahan BPN Kota Cimahi dan Data PBB Bappenda Kota Cimahi Berbasis Peta Bidang Tanah - Armin Armin; Didi Dwi Anggoro; Bobby Rio Indriyantho (Universitas Diponegoro, 2025)
Administrasi pertanahan ketika telah terdigitalisasi kini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadopsi paradigma administrasi pertanahan modern sebagai pedoman kebijakan untuk periode 2020-2024. Dalam paradigma ini terdapat 1 pilar utama, yaitu Informasi Tanah yang berfungsi sebagai dasar untuk mendukung 4 pilar tambahan. Pilar-pilar tersebut mencakup Penguasaan Tanah, Nilai Tanah, Penggunaan Tanah dan Pengembangan Tanah. Dengan efektivitas Manajemen Tanah dalam administrasi pertanahan modern, pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial dapat tercapai. Dalam pelaksanakan layanan pertanahan terdapat bidang-bidang tanah yang masih tidak sesuai objek bidang tanah dengan posisi sebenarnya dan masih terdapat nama pemilik sesuai sertifikat tidak sama dengan nama wajib pajak. Pendaftaran tanah pertama kali yang masif mengakibatkan kurangnya validitas bidang tanah terploting. Untuk mendukung program tersebut, diperlukan data yang valid dan komprehensif, termasuk inovasi dalam perbaikan data bidang tanah spasial dan atribut. Di Kota Cimahi, terdapat 2 institusi yang menggunakan data bidang tanah, yaitu BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi. Namun, terdapat beberapa masalah seperti ketidaksesuaian posisi bidang tanah, bidang tanah yang belum terdaftar, nama wajib pajak yang tidak sesuai dan NOP yang belum terdata. Oleh karena itu, perbaikan data sangat diperlukan, melalui sinkronisasi data antara kedua institusi tersebut. Kegiatan ini merupakan fase pertama dari 2 fase perbaikan data bidang tanah, di mana fase pertama berfokus pada perbaikan data atribut dan posisi bidang tanah, sedangkan fase kedua akan berfokus pada perbaikan data spasial selanjutnya. Kata kunci: sinkronisasi, data, kualitas, pembaruan, dokumen