IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA KUWUREJO: Studi Kasus di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan - Dwi Nur Kolipah; Ahmad Burhan; Muhyidin (Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan, 2026)
Penelitian ini mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, periode 2024–2025. Studi ini didasarkan pada keharusan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci seperti Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia P3D (Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa), perangkat desa, dan anggota masyarakat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya transparansi prosedural—seperti pengumuman terbuka melalui spanduk, musyawarah desa, dan pelaksanaan ujian publik—telah dilakukan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan , penerapan asas keterbukaan tersebut masih belum optimal. Ditemukan kesenjangan signifikan dalam akses informasi, di mana sebagian masyarakat masih tidak mengetahui adanya proses pengangkatan akibat kurangnya jangkauan sosialisasi konvensional, menyoroti kegagalan dalam mencapai transparansi substantif . Selain itu, proses ini terkendala oleh faktor fungsional dan struktural, termasuk minimnya jumlah pendaftar (terkadang hanya dua calon), yang mengurangi kompetisi dan berdampak pada kompetensi perangkat desa terpilih (dibuktikan dengan nilai calon di bawah ambang batas minimum 60) . Hambatan kritis lainnya meliputi hambatan administratif selama verifikasi berkas dan keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung sistem yang sepenuhnya kompetitif dan transparan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai transparansi substantif diperlukan peningkatan mendesak dalam mekanisme sosialisasi, integrasi teknologi (seperti Sistem Informasi Desa), dan jaminan dukungan finansial yang memadai dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses rekrutmen lokal.