Konstruksi Pemeriksaan Bersyarat dalam Mengadili Perkara Perceraian Secara Verstek di Pengadilan Agama - Mansari Mansari (STAI Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil, 2026)
This study examines the practice of default judgments (verstek) in divorce proceedings which potentially deviates from the objectives of Maqashid al-Shariah, particularly the protection of lineage (hifz al-nasl), the protection of property (hifz al-mal), and the preservation of human dignity (hifz al-‘irdh). The central problem lies in the predominance of a procedural approach that treats the formal validity of service of summons as the primary basis for adjudication, without substantive examination of the child’s circumstances, the respondent’s financial capacity, and the underlying marital conflict. This research aims to analyze the normative construction of default judgment, to assess its application in judicial decisions, and to formulate a reconstructed model of default adjudication oriented toward substantive justice. The study employs a normative juridical method, applying both conceptual and statutory approaches. Data are analyzed descriptively and analytically through the examination of statutory provisions, court decisions, and the theoretical framework of Maqashid al-Shariah. The findings demonstrate that the current practice of default judgments in divorce cases has not ensured optimal protection of children’s rights, has inadequately considered the respondent’s economic condition, and has failed to place the substantive marital conflict at the core of judicial reasoning, resulting in the insufficient internalization of Maqashid al-Shariah within judicial practice. The application of default procedures in divorce proceedings risks distorting the protection of lineage, property, and human dignity due to the dominance of procedural justice over substantive justice. Judgments are frequently rendered without verification of the best interests of the child or the respondent’s capacity to provide maintenance, thereby weakening the function of law as an instrument of public welfare and human benefit. A reconstruction of default adjudication grounded in Maqashid al-Shariah is therefore required, positioning default judgment as a conditional mechanism that mandates substantive examination and the proactive exercise of judicial ex officio powers. [Penelitian ini mengkaji praktik putusan verstek dalam perkara perceraian yang berpotensi menyimpang dari tujuan maqashid al-shariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl), perlindungan harta (hifz al-mal), dan penjagaan martabat manusia (hifz al-‘irdh). Permasalahan utama karena lebih didominasi pendekatan prosedural yang menempatkan keabsahan pemanggilan sebagai dasar putusan, tanpa pemeriksaan materiil terhadap kondisi anak, kemampuan ekonomi tergugat, serta substansi konflik rumah tangga. Tujuan penelitian ini menganalisis konstruksi norma verstek, praktik verstek dalam putusan dan merumuskan model rekonstruksi hukum verstek yang berorientasi keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menjadikan maqashid sebagai dasar analisis utama, pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis melalui telaah norma hukum, putusan pengadilan, serta teori maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik putusan verstek dalam perkara perceraian belum memberikan perlindungan optimal terhadap hak anak, kondisi ekonomi tergugat, dan kompleksitas konflik rumah tangga. Aspek-aspek tersebut belum menjadi pertimbangan utama sehingga nilai-nilai maq??id al-syar?‘ah belum terinternalisasi secara memadai dalam praktik peradilan. Penerapan verstek berpotensi mendistorsi perlindungan terhadap keturunan (?if? al-nasl), harta (?if? al-m?l), dan martabat manusia karena praktik peradilan lebih menekankan keadilan prosedural. Penelitian merekomendasaikan rekonstruksi hukum verstek berbasis maq??id al-syar?ah dengan menempatkan verstek sebagai mekanisme bersyarat yang tetap mensyaratkan pemeriksaan materiil oleh hakim. Optimalisasi kewenangan ex officio hakim juga diperlukan agar kepentingan anak, kemampuan ekonomi pihak tergugat, dan nilai kemaslahatan dapat dipertimbangkan secara substantif dalam putusan perceraian. Kontribusi global kajian ini karena memberikan dasar konseptual dalam pengembangan diskursus Islamic family law dengan menawarkan model integrasi antara mekanisme prosedural peradilan modern dan prinsip maq??id al-syar?‘ah sebagai dasar evaluasi keadilan. Konsep pemeriksaan bersyarat dalam putusan verstek yang ditawarkan dapat menjadi kerangka analitis bagi negara-negara dengan sistem peradilan keluarga berbasis hukum Islam.]