Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi - Firmansyah, Allyssa Midya; Wiyanti, Rahma (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kategori Papan Utama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 10 perusahaan sampel dengan total 50 observasi selama lima tahun penelitian, sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa semakin besar aset perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dari institusi dapat memicu kebijakan manajemen untuk melakukan efisiensi beban pajak demi kepentingan pemegang saham. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (karena nilai koefisien 0,0504 > 0,05), namun Komisaris Independen terbukti mampu memoderasi memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance (karena nilai koefisien -1,8464 > 0,05). Secara simultan, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sampel. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dan investor dalam memahami dinamika tata kelola perusahaan terhadap kepatuhan pajak di sektor industri. Manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan komisaris independen untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak yang agresif.