TEORI KONSTITUSI NUSANTARA DAN PENGUATAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISASI - Iyan Ramadhani; Dwi Afriani; Raden Rudi (Penelitian dan Pengembangan Ilmu, 2025)
Globalisasi telah menyebabkan homogenisasi budaya dan dominasi teori konstitusi Barat yang melemahkan nilai-nilai lokal serta identitas kewarganegaraan di Indonesia. Kesenjangan antara praktik kewarganegaraan formal dan nilai-nilai adat lokal mengakibatkan melemahnya ikatan sosial dan identitas komunal. Dengan lebih dari 600 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia membutuhkan kerangka konstitusional yang berakar pada kearifan lokal untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan mengkonseptualisasikan dan memanfaatkan prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara sebagai landasan penguatan identitas kewarganegaraan di era globalisasi serta mengevaluasi potensi aplikasinya. Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur naratif, penelitian ini mensintesis prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen sejarah, dan naskah hukum adat. Analisis dilakukan menggunakan sintesis tematik dengan lensa hermeneutik kritis yang didukung oleh Teori Identitas Konstitusional, Teori Postkolonial, dan Civic Republicanism. Teori Konstitusi Nusantara yang berlandaskan nilai musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial terbukti mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini menawarkan alternatif inklusif terhadap konstitusionalisme Barat dengan memperkuat kedaulatan rakyat berbasis komunitas dan menjaga keseimbangan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat identitas kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif serta mengatasi fragmentasi identitas akibat globalisasi. Teori Konstitusi Nusantara memiliki potensi signifikan sebagai kerangka normatif untuk memperkuat identitas kewarganegaraan Indonesia. Studi ini menegaskan urgensi pengembangan teori konstitusi yang pluralistik dan mendorong reformasi pendidikan kewarganegaraan serta kebijakan publik yang lebih berorientasi pada nilai lokal, sehingga menciptakan sistem hukum yang relevan dan partisipatif.