PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBENTUKAN KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM KAJIAN TEORI KONSTITUSI NUSANTARA - Sri Handayani (Penelitian dan Pengembangan Ilmu, 2025)
Konsep kewarganegaraan di Indonesia selama ini banyak dipengaruhi oleh konstruksi berpikir Barat yang menekankan pada hubungan formal antara individu dan negara. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan akar kebudayaan lokal yang telah sejak lama mempraktikkan bentuk-bentuk kewargaan berbasis komunitas dan nilai adat. Dalam konteks inilah, peran masyarakat adat menjadi sangat signifikan dalam membentuk paradigma kewarganegaraan yang lebih organik, partisipatif, dan berakar dari nilai-nilai lokal. Jurnal ini membahas kontribusi masyarakat adat dalam pembentukan konsep kewarganegaraan melalui pendekatan Teori Konstitusi Nusantara, suatu kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. Teori ini menekankan pentingnya kearifan lokal, struktur sosial komunal, dan sistem nilai adat sebagai fondasi konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara seperti sistem nagari di Minangkabau, kampung adat di Papua, hingga komunitas hukum adat di Maluku telah lama mengintegrasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam praktik keseharian mereka melalui musyawarah, gotong royong, dan hak kolektif atas tanah serta sumber daya alam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis terhadap teks hukum adat, dokumen sejarah, dan narasi komunitas adat, jurnal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga aktor pembentuk norma dan nilai kewargaan yang sah. Kontribusi utama artikel ini adalah menggali ulang nilai-nilai konstitusional lokal sebagai sumber alternatif untuk memahami dan membentuk konsep kewarganegaraan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan. Hasil kajian ini menjadi landasan penting dalam mengkritisi dominasi model kewarganegaraan liberal individualistik, dan mengusulkan integrasi prinsip-prinsip adat dalam pembentukan kebijakan kewarganegaraan nasional ke depan.