PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA - Habibi Zaman Riawan Ahmad; Muflih Adi Laksono; Ahmad Gufron Maskuri (HIKAMUNA, 2022)
Tulisan ini berusaha untuk memecahkan permasalahan peran Fatwa Dewan Syaraih Nasional dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah berikut: Bagaimana kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional Indonesia? Dan bagaimana peran fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara/sengketa ekonomi syariah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan metoda deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, peran dan kedudukan fatwa begitu penting, dalam hal ini fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga wajar jika terjadi sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama. Kedua, penyelesaian sengketa di peradilan hakim harus menggunakan rujukan Undang-Undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Selain itu juga hakim harus paham tentang fatwa DSN yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, karena ekonomi syariah dibangun dengan nuansa syariah. Dengan demikian, maka Fatwa DSN-MUI mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Kedudukan Fatwa DSN-MUI menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat Indonesia, apalagi fatwa-fatwa yang dimaksud, telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia. Bahkan DPR RI mengubah dan/atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.