Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Menggunakan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) di Kota Pekanbaru - Muhammad Farhan; Harapan Tua RFS (Penerbit Jurnal Indonesia, 2025)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah. Salah satu instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau melaui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelayanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Sulivyo dkk (2020) menggunakan 7 indikator yang terdiri dari Efisiensi, Fulfillment, Ketersediaan Sistem, Privasi, Responsivitas, Kompensasi,Kontak. Pelayanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau dan dijalankan oleh UPT Samsat Simpang Tiga dan UPT Samsat Pekanbaru Kota belum berjalan secara optimal dan maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang membuat pelayanan SIGNAL tidak optimal dan maksimal karena lambatnya pengiriman STNK jauh dari waktu yang telah dijanjikan, stabilitas jaringan dalam mengakses aplikasi, dan ketidaksesuaian antara data KTP dan alamat STNK menyebabkan sulitnya verifikasi data kendaraan. Agar selanjutnya pelayanan SIGNAL tersebut dapat berjalan dengan optimal dan maksimal, maka berbagai faktor dan kebutuhan diatas harus diperbaiki dan dilaksanakan untuk mencapai suatu pelayanan yang optimal dan lebih maksimal.