Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta - Anita Kamilah (Penerbit Jurnal Indonesia, 2026)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait dengan kewenangan yuridiksi pengadilan, pengaturan hak pengasuhan anak, serta pembagian harta perkawinan, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul akibat perceraian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif, spesifikasi penelitian desktiptif analisis, jenis dan sumber data berdasarkan data sekunder yang didukung melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baham hukum tersier, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian bahwa perceraian pada perkawinan campuran termasuk dalam perspektif HPI karena didasarkan pada ciri-ciri masalah keperdataan, melintasi batas negara, terdapat unsur asing serta melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Terdapat perbedaan kewenangan yuridik antara kedua negara dalam menyelesaikan perceraian, sedangkan untuk pengasuhan anak maupun pembagian harta perkawinan akibat perceraian baik Indonesia dan Malaysia hampir memiliki persamaan.