Aspek Hukum Tindakan Bedah Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan - Putu Sukarna; Ni Meiliawati; I Winata (Penerbit Jurnal Indonesia, 2025)
Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum tindakan bedah berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia, dengan fokus pada kedudukan kecerdasan buatan, informed consent, dan konstruksi tanggung jawab hukum para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap regulasi kesehatan, sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta doktrin dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dalam tindakan bedah harus diposisikan sebagai alat bantu klinis (clinical decision support system) yang berada di bawah kendali dan penilaian profesional dokter bedah. Penggunaan kecerdasan buatan tidak mengalihkan tanggung jawab hukum dari dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, informed consent memiliki peran penting sebagai mekanisme perlindungan hak otonomi pasien, di mana penggunaan kecerdasan buatan yang memengaruhi pengambilan keputusan klinis merupakan informasi material yang wajib disampaikan dan didokumentasikan. Tanggung jawab hukum dalam tindakan bedah berbasis kecerdasan buatan bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab profesional dokter, tanggung jawab institusional fasilitas pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab pengembang sistem kecerdasan buatan atas keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.