Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja - Gunardi Lie; Meiliani (Penerbit Jurnal Indonesia, 2026)
Secara substantif, sistem hukum ketenagakerjaan memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, hukum ketenagakerjaan memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja. Perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat. Selain itu, aspek penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga menjadi bagian penting dalam kerangka pengaturan tersebut. Dengan adanya pengaturan yang menyeluruh tersebut, diharapkan dapat terwujud hubungan kerja yang lebih adil, proporsional, dan seimbang. Selain itu, keberadaan ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan “metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan serta didukung oleh studi kepustakaan”. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi pekerja dalam berbagai aspek hubungan kerja. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.