“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGAUDIT KEUANGAN NEGARA PADA PDAM KOTA SAMARINDA”. - Rustiana, S.H; Jaidun, S.H., M.H (Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda, 2015)
Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga tinggi negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerja sumber dayanya, agar tetap eksis dalam memberikan amanah negara untuk mendukung kinerja pemerintah yang bersih dan berwibawa. BPK merupakan lembaga pengawas Eksternal yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukannya beragam, seperti pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK tidak boleh bertindak membuat peraturan yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan, yaitu kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, sehingga dalam hal melakukan audit BPK tidak boleh lepas dari control segala peraturan yang telah mengatur hal tersebut.