“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/Mlw)”. - Sri Hartati, S.H; Hudali Mukti, S.H., M.H. (Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda, 2015)
Sumber Media elektronik Kompas.com pada Senin, 9 Juni 2014 memuat berita tentang Iklim politik di tanah air menjelang Pilpres pada 9 Juli 2014 dimana salah satu capres merupakan purnawirawan TNI cukup hangat, salah satu faktor pemicu adalah masyarakat ingin mengetahui status Bapak Letjen Prabowo Subianto, apakah beliau diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ataukah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal, mengomentari beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo yang beredar luas di media sosial mengharapkan, para mantan petinggi TNI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka suara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, agar tidak menjadi polemik. Hal ini melatarbelakangi bahwa bagaimana peranan ankum dalam proses pemberhentian prajurit secara administrasi.Apa yang melatar belakangi seorang prajurit diberhentikan secara administrasi serta bagaimana proses pemberhentian prajurit secara administrasi.