PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA BUKIT RAYA DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA - Muhammad Kasim; Arnila Fitriani (Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University, 2022)
Pada masa new normal inilah Pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk kembali fokus pada sejumlah kebijakan dan program internasional dan nasional yang sempat mengalami disorientasi, yakni program SDGs 2016-2030 dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembanguan berkelanjutan sebagai lanuutan dari program Millennium Developments Goals (MDGs) 2000-2015 dengan 9 (sembilan) tujuan pembangunan. Berbedea dnegan MDGs yang hanya menyasar pembangunan pemerintah pusat dan daerah, SDGs menyasar pembangunan hingga perdesaan. Sebagaimana Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai pencapaian tujuan SDGs pada tingkat desa, termasuk Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kekuatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menggali Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.. Berdasarkan uraian di atas dari pembahasan yang tekah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM telah menjalankan perannya sebagaimana amanah peraturan yang berlaku dan menjadi mitra Pemerintah Desa Bukit Raya untuk melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk mencapai SDG’s selama tahun 2021 sebagai wujud prioritas penggunaan Dana Desa 2021. Peran tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat dengan segala keterbatasan aktivitas di tenagh Pancemi Covid-19 pencapaian target SDGs, dengan ditemukannya beberapa faktor penghambat berupa dampak kebijakan PPKM dalam implementasi program dan keterbatasan aktivitas masyarakat, hingga adanya beberapa masyarakat yang menjadi terpuruk secara ekonomi karena terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi Covid-19.