Dilematika Yuridis Pengecualian Pidana Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam KUHP Nasional: Tinjauan Berbasis Hak Konstitusional Atas Kehidupan dan Beban Psikologis Pasca Aborsi - Wibisono, Jusuf Santoso; Hutahaean, Armunanto; Yapri, Yimmy Octavian (Syntax Corporation, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan norma hukum antara pengecualian pidana aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan hak konstitusional atas kehidupan dalam Pasal 28A UUD 1945. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk membedah integrasi regulasi antara KUHP Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas aborsi bagi korban kekerasan seksual menciptakan disharmoni yuridis karena mereduksi hak hidup yang bersifat non derogable menjadi hak yang dapat dikompromikan. Secara filosofis, penelitian ini mengkritik pragmatisme hukum melalui perspektif Deontologi Immanuel Kant dan Natural Law Thomas Aquinas yang memposisikan janin sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar sarana untuk menyelesaikan trauma sang ibu. Secara sosiopsikologis, tindakan aborsi terbukti gagal menghapus trauma pemerkosaan dan justru memicu trauma sekunder berupa Post Abortion Syndrome serta stigma moral sebagai “pembunuh”. Penulis merekomendasikan pemerintah untuk merevisi regulasi dengan membatasi pengecualian aborsi hanya pada kondisi darurat medis. Sebagai solusi alternatif, negara harus menjalankan kewajiban positif melalui penyediaan safe house, jaminan masa depan anak, dan rehabilitasi psikososial berkelanjutan guna melindungi martabat ibu tanpa mengorbankan hak hidup janin.