PENDAMPINGAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - Suparnyo Suparnyo; Iskandar Wibawa; Aris Suliyono (Universitas Muhammadiyah Kudus, 2026)
Tata tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme rapat, proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Di Kabupaten Kudus, proses penyusunan tata tertib menghadapi berbagai kendala. Melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan DPRD, dilakukan serangkaian kegiatan berupa kajian regulasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan asistensi teknis dalam penyusunan tata tertib. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, serta tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian hasil fasilitasi, disimpulkan tiga hasil utama, yaitu: pertama, usulan perubahan terkait komposisi dalam alat kelengkapan DPRD disetujui; kedua, usul penambahan ayat pada Pasal 54 tidak disetujui karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018; dan ketiga, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib diundangkan dalam Berita Daerah. Pendampingan ini menghasilkan tata tertib yang sah dan implementatif sekaligus memperkuat profesionalitas serta integritas DPRD dalam mewujudkan good governance di tingkat daerah.