CITA PIAGAM MADINAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU OTONOMI MADANI - sarip sarip (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018)
ABSTRAK Kegelapan bagi bangsa Eropa merupkan pertumbuhan peradan Madinah. Cita Piagam Madinah telah memberikan insfirasi sekaligus pembelajaran terbaik dalam pembangunan daerah. Madinah merupakan kota Propinsi sebagaimana di Indonesia tentang pemerintahan daerah. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Belum ada tulisan yang mengkontruksikan piagam madinah dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menggunakan metode deskripsi menggambarkan keadaan cita piagam Madinah ke dalam bentuk pencapaian otonomi madani. Nilai-nilai baik dari sistem Madinah harus senatiasa menjadi pertibangan baik calon gubernur maupun bupati/walikota. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, pada akhirnya akan cenderung menitik beratkan pertanggungjawabnya kepada Presiden sebagai ekspresi kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk gubernur hal ini sangat sejalan dengan nilai Cita Madinah. Bupati/Walikota memiliki hak otonomi Madani atau sebagai pondasi utama dalam otonomi daerah. Maka jaman kegelapan Eropa dan kemajuan peradaban Madinah setidaknya menjadi bahan pertibangan baik bagi yang tertarik mencalonkan diri ataupun terpilih menjadi kepala daerah.Kata Kunci: Piagam Madinah, daerah, otonomi, Madani. ABSTRAK The darkness of Europe is merely the growth of the Medina model. The ideals of Medina Charter have provided the best inspiration and learning in regional development. Medina is a provincial city as in Indonesia about local government. Autonomy basically has the territory, the authority to take care of government affairs, and the interests of local people according to their own initiative based on the aspirations of the people. Districts / municipalities as a form of autonomy have regional decentralization. There is no writing that contradicts the medina charter with the election of regional heads in Indonesia. Using the description method describes the state of the Medina charter in the form of the attainment of civil autonomy. The good values of the Medina system must always be the consideration of both the governor and the regent / mayor candidates. Head of Region in carrying out its main duty, in the end will tend to emphasize its responsibility to the President as the expression of his position as representative of central government in the region for the governor this is very much in line with the value of Ideals Medina. The regent/mayor has the right of Civil autonomy or as the main foundation in regional autonomy. So the era of European darkness and the progress of Medina civilization at least be a matter of good for those interested in being nominated or elected head of the region. Keywords: Medina, charter, area, autonomy, welfare.