ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET) - Permana, L Hendi (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2016)
ABSTRAK ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN(Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET) OlehL. HENDI PERMANA Kasus yang diputus di bawah minimum yang diatur dalam Undang-Undang adalah kasus kesusilaan yang diputus di Pengadilan Negeri Metro No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET. Terdakwa dituntut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan pada perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET dan apakah putusan hakim dalam perkara No.107/Pid.sus/2015/PN.MET sesuai dengan rasa keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung serta data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literartur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah pada skripsi ini. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana di bawah pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan pada perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam puusan hakim harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat. Keadilan masyarakat dalam perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum berdasarkan asas keadilan dan keadaan yang melingkupinya, karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakimmenjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Saran dalam penelitian ini adalah setiap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak seharusnya dihukum dengan hukuman yang maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain dan bagi aparat penegak hukum disarankan untuk lebih intens dalam menangani masalah perlindungan hukum kepada anak, orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Di Bawah Minimum, Tindak Pidana Kesusilaan