PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN TIPIKOR TERHADAP KORUPTOR DI LAMPUNG - RAHMASWARY, DELLA (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2017)
Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Ditengah gencarnya agenda pemberantasan korupsi, kita dihadapkan pada penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah semakin menggejalanya vonis hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis ringan, bahkan sampai ada beberapa vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung? Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan pidana terhadap koruptor yakni dengan dua cara yakni dengan cara yakni 1. Formulasi Dari segi formulasi tentunya berbicara mengenai fungsi legislatif dalam membuat satu peraturan perundang-undangan dalam hal ini dari segi formulasi sudah ada dasar hukum dalam mengadili perkara tipikor yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2 Aplikasi Pada tahap aplikasi tersebut dimaksudkan dimana peraturan yang dibuat tersebut agar dapat dijalankan maksimal oleh penegak hukum termasuk ketika penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan penegakan hukum secara maksimal kepada pelaku korupsi. yaitu antara lain dengan pemidanaan secara maksimal maupun dalam melakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. dan terakhir 3 Tahap Eksekusi disini hakim berwenanng menjatuhkan hukuman yang setimpal apabila perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan banyak pihak dan berpotensi akan menjadi penjahat kambuhan. Faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan vonis pidana yakni lebih disebabkan oleh faktor 1. faktor hukumnya sendiri meliputi adanya dualisme pengadilan yang mengadili tindak pidana korupsi yakni Peradilan tipikor di pusat dan juga wewenang pengadilan negeri untuk mengadili tindak pidana korupsi, 2. Faktor Aparatur Penegak Hukum meliputi masih kurangnya aparatur penegak hukum di daerah Karena terbatasnya penyidik dan penuntut dari KPK. 3 Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, 4 Pola Rekrutmen dan Peningkatan Kapasitas Kompetensi yang masih kurang memadai, 5 Masih Banyaknya Mafia Peradilan. Saran penulis adalah: Perlunya penyiapan SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang kredibel dan berkapasitas.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengadilan Tipikor, Penjatuhan PidanaDAFTAR PUSTAKA Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.Soekanto, Soerjono, 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada,Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1987, BandungTopo Santoso, Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 2011 Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; Sumber lainhttp://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perpesktif-hukum-progresif/http://www.radartvnews.com/jn-j7khakim-kembali-vonis-ringan-hukuman-terdakwa-pelaku-korupsiwx/http://lampung.tribunnews.com/2016/03/21/ sidang-kasus-korupsi-dkp-anggota-dprd-agus-sujatma-divonis-setahunhttp://www.antaralampung.com/berita/269287/mantan-kepala-uptd-dinas-kelautan-lampung-korupsi diakses pada Tanggal 27 Januari 2017http://nasional.kompas.com/read/2011/11/05/12553580/Jimly.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Tak.Perlu.Dibubarkan No. HP : 085105460505