GOVERNANCE NETWORK DALAM PENGELOLAAN OPERASIONAL BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI - Amalia, Rahma Najla; Ningrum, Sinta (Universitas Padjadjaran, 2026)
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan infrastruktur strategis yang dibangun untuk memperkuat konektivitas regional, nasional, dan internasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, kapasitas infrastruktur yang besar belum diikuti oleh tingkat utilisasi operasional yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan BIJB Kertajati tidak hanya terletak pada aspek teknis-operasional, tetapi juga pada efektivitas tata kelola jejaring antaraktor yang terlibat dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis governance network dalam pengelolaan operasional BIJB Kertajati dengan menggunakan kerangka teori Klijn dan Koppenjan (2016). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda), PT Angkasa Pura Indonesia, dan pengguna jasa. Analisis data dilakukan dengan bantuan NVivo 12 berdasarkan dimensi institutional factors, external developments, substantive factors, strategic factors, interactive process, network management, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance network pengelolaan BIJB Kertajati belum berjalan efektif. Hambatan utamanya terletak pada tiga hal. Pertama, ketidakefektifan kolaborasi dalam pemanfaatan kapasitas bandara yang dipengaruhi oleh asimetri kekuasaan, di mana pemerintah pusat mendominasi pengambilan keputusan strategis sementara aktor daerah memiliki ruang manuver terbatas. Kedua, lemahnya kolaborasi informasional dalam promosi dan sosialisasi akibat fragmentasi persepsi antaraktor dalam mendefinisikan masalah utama bandara. Ketiga, perbedaan perspektif antaraktor menghasilkan strategi yang belum terkonvergensi dalam tindakan kolektif yang efektif. Faktor yang paling krusial adalah belum terbangunnya mekanisme network management yang sistematis dan terinstitusionalisasi untuk mengelola kompleksitas interaksi dan mengarahkan kolaborasi menuju tujuan bersama. West Java International Airport (BIJB) Kertajati is a strategic infrastructure project developed to strengthen regional, national, and international connectivity while stimulating regional economic growth. However, its large infrastructure capacity has not been followed by optimal operational utilization. This indicates that the core issue of BIJB Kertajati extends beyond technical and operational aspects to the effectiveness of inter-actor governance arrangements. This study aims to analyze the governance network in the operational management of BIJB Kertajati using Klijn and Koppenjan’s (2016) theoretical framework. The research employs a qualitative approach with a descriptive method through in-depth interviews and documentation studies. Informants consist of representatives from the West Java Provincial Parliament, Majalengka Regency Government, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda), PT Angkasa Pura Indonesia, and service users. Data were analyzed using NVivo 12 based on the dimensions of institutional factors, external developments, substantive factors, strategic factors, interactive process, network management, and outcomes. The findings reveal that the governance network in BIJB Kertajati operational management has not functioned effectively. Three major constraints were identified. First, ineffective collaboration in airport capacity utilization is shaped by power asymmetry, where the central government dominates strategic decision-making while local actors have limited room for maneuver. Second, weak informational collaboration in promotion and public outreach stems from fragmented perceptions among actors in defining the airport’s main problem. Third, divergent actor perspectives produce strategies that have not converged into effective collective action. The most crucial underlying factor is the absence of a systematic and institutionalized network management mechanism to manage interaction complexity and direct collaboration toward shared goals.