PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) - Dona Raisa Monica, Imas Hidayanti, Eko Raharjo, (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2018)
Kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif, implementasi transaksi jual beli online selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online.Tindak pidana penipuan jual beli online diatur dalam pasal 28 ayat(1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan adalah bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dan apakah faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini penyidik Kepolisian dan Akademisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan sama dengan tindak pidana konvensioal lain dimana Penyidikan mengacu pada KUHAP.(1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian; (2)Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan (3)Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara. Faktor-faktor penghambat paling dominan adalah faktor Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan. Saran yang dapat penulis berikan adalah adalah (1)Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian. (2)Perlu adanya sosilisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap mayarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli online.Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penyidikan, Jual Beli Online DAFTAR PUSTAKAJosua Sitompul, Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana , (Jakatrta: Tatanusa, 2012)Ahmad M. Ramli , Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Refika Aditama,2004)Satjipto rahardjo,199. Ilmu hukum ,PT citra aditya bhakti.bandung.Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta: Bina Aksara.Hartono, penyidikan dan penegakan hukum pidana,(Jakarta: Sinargrafika,2010)UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)No. HP : 082279628297