PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ALIRAN AGAMA TERLARANG AMANAT KEAGUNGAN ILAHI - WIDODO, LUCKY SETIA (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2017)
Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Indonesia yang kita cintai ini menjadi negeri yang subur akan aliran-aliran âSesatâ yang selalu berlindung dan mencampur adukan nilai-nilai âfalsafah Pancasilaâ dan Hak atas Asasi Manusia sehingga menganggu Ketertiban Umum Masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan terhadap Aliran Amanat Keagungan Ilahi yang telah dianggap Sesat (2) Apa sajakah faktor penghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berserta jajarannya untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya perkembangan Aliran tersebut di Bandar Lampung.Â Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu dalam menanggulangi kejahatan aliran agama terlarang Amanat Keagungan Ilahi ini, Pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan penanggulangan dengan yang bersifat Preventif (pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Bandar Lampung dalam penanggulangan kejahatan terhadap aliran agama terlarang ini adalah dari faktor kewenangannya itu sendiri yang dianggap tidak memiliki kewenangan penindakan, dan masyarakat yang minim kesadaran hukum yang seharusnya ia laporkan sehingga menyulitkan Kejaksaan dalam mengawasi, menindak dan membubarkan aliran-aliran agama dan kepercayaan masyarakat yang dinilai menyesatkan tersebut.Kata Kunci: Peranan Intelijen Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan, Penodaan Agama, Aliran Agama, Amanat Keagungan Ilahi.Daftar PustakaÂ A.Â Â Â LiteraturSondang P. Siagian. 1989, Filsafat Administrasi. Cv Haji Masagung, Jakarta. Sarwoto. 1991, Organisasi dan Manajemen,Ghalian Indonesia, Jakarta.Lembaga Administrasi Negara.1989, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Yayasan Penerbit Administrasi, Jakarta.Kejaksaan RI. 2004, Restrukturisasi Organisasi Kejaksaan. Jakarta..Soejono Soekanto.1983, Penegakan Hukum. BPHN. Jakarta.Chistina Soerya. 2001, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI. Jakarta.OâToole G. 1990, A Universal Principle of Intelligence. International Journal of Intelligence and Counterintelligence.Haryatmooko. 2011, Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk. Kompas. Jakarta.Susaningtyas Nefo. 2013, Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan. PT. Gramedia. Jakarta.Kejaksaan Agung. 2012, Pelayanan Penuntutan Umum Republik Indonesia. Modul Diklat PPPJ. Jakarta.G Dwipayana. Nazarudin. 2003, Jejak Langkah Soeharto 28 Maret 1968 â 23 Maret 1973. PT. Citra Kharisma Bunda. Jakarta.Uli Parulian. 2008, Kajiaan Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia. Indonesia Legal Resource Center. Jakarta.Naskah Presiden Soeharto. 1974, Pembukaan Musyawarah Nasional II Aliran Kepercayaan. Purwoketo.K. Permadi. 1992, Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Islam. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dirktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Penghayatan Keperyaaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Kejaksaan Agung RI. 1985, Pokok-pokok Pelaksaan Tugas Pakem. Jakarta.IGM Nurdjana. 2009, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang diÂ Indonesia, Peran Polisi, Bakor PAKEM, dan Pola Penanggulangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Â Nasution, Harun. 1985, Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya Jilid 3. UI. Jakarta.Makbuloh, Deden. 2011, Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadan di Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Pudja, Gede. 2000, Weda Parikrama. Depag RI. Jakarta.Hamzah, Andi. 2008, KUHP dan KUHAP. Rineka Cipta. Jakarta.———-. 1986. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.Ghalia Indonesia. Jakarta.Gamer, Bryan A. 2009, Blackâs Law Dictionary 9 Edition. West Thomson. St. Paul.Adji, Seno, Oemar. 1971, Perkembagan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Dimasa yang Akan Datang. CV. Pancurah Tujuh. Jakarta.Adji, Seno, Oemar. 1981, Hukum (Acara) Pidana dalam Propeksi. Erlangga. Jakarta.Abidin, Zainal. 2007, Daftar Iventaris Masalah: Terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP. Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Jakarta.Prodjodikoro, Wirjono. 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.Mulders, Niels. 1983, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. Gramedia. Jakarta.Soekanto, Soerjono.2010, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.———–.2009, Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.———–. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.———–. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.Â Arief, Barda Nawawi. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.Bandung.———–. 2014. Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta.B.Â Â Â Â UndangâUndangUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Kejaksaan RIUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RIUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen NegaraUndang-undang No 1 Pnps 1965Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi ManusiaÂ Â C.Â Â Â Websitehttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_Khonghucu, diambil pada Kamis 05 Mei 2016 Pada Pukul 17:19 Wib.Â