ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGURANGAN SANKSI PIDANA YANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK) - Yulian, Muhammad (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2016)
ABSTRAKANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGURANGAN SANKSI PIDANA YANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADATINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK) Oleh Muhammad Yulian. Firganefi, Budi Rizki Husin.(Email: emyulian@gmail.com) Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya juga dilakukan secara luar biasa (extraordinary). Rendahnya putusan hakim menunjukkan hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera.Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam pengurangan sanksi pidana yang pengembalian kerugian negara dalam Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK terdiri dari hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan adalah terdakwa yang masih mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah di hukum sebelumnya, sedangkan hal yang memberatkan adalah bahwasannya perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan Aparatur Negara yang bebas dari praktek KKN. Hakim juga sesuai mempertimbangkan terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana yaitu penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 576.095.852,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), putusan tersebut telah memenuhi teori keseimbangan antara kesalahan terdakwa, ketentuan undang-undang, serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif, namun menurut penulis belum sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sanksi pidana diberikan sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan yang kejahatan luar biasa sudah seharusnya pemidanaan nya juga harus secara luar biasa, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pengurangan Sanksi Pidana, Korupsi