UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI (Studi di Polresta Bandar Lampung) - Ardila, Juli (FAKULTAS HUKUM UNILA, 2016)
UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI(Studi di Polresta Bandar Lampung) Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah(Email: juliardila@rocketmail.com) AbstrakProstitusi merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual, yaitu suatu perbuatan yang sifatnya anti sosial karena melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma agama karena prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor yang menghambat pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan prostitusi tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa upaya Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi dengan langkah represif dan preventif. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi di Kota Bandar Lampung, yaitu berupa razia Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai penanggulangan prostitusi yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada di kota Bandar lampung melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Faktor - faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi adalah faktor hukum itu sendiri, bila kita lihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang berhubungan langsung dengan PSK nya melainkan hanya Mucikari nya saja. selain itu faktor- faktor lain berpengaruh seperti adanya oknum aparat yang ikut terlibat dalam pelacuran tersebut dengan memberikan informasi bahwa akan diadakannya suatu razia, kurangnya kesadaran masyarakat yang mencari keuntungan dari prostitusi tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur dengan melindungi dan menyembunyikan bahwa di wilayahnya tidak ada pelacuran bahkan masyarakat dengan sengaja menyewakan baik rumah maupun tanahnya sebagai tempat pelacuran.Kata Kunci : Upaya, Kepolisian, Penanggulangan Prostitusi