Analisis Dinamika Penerapan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun - Nita Yeni Asmara; Septi Misliza; Wahyuningsih; Zyelya Zefra Ayunda; Nurhizrah Gistituati; Anisah (CV. Lenggogeni Data Publishing, 2025)
The 13-year compulsory education policy is an important issue in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which emphasizes equal access to education. This study aims to analyze the dynamics of the implementation of the 13-year compulsory education policy in Indonesia, focusing on aspects of implementation, obstacles encountered, and efforts made by the government and community to support the policy. The method used in this study is a literature review. The findings indicate that the 13-year compulsory education policy is a strategic step by the government to achieve inclusive, equitable, and sustainable education from early childhood education (PAUD) through to senior high school (SMA/SMK). However, the implementation of this policy still faces significant challenges, including infrastructure issues, low public awareness, shortages of educators, and inadequate coordination between government levels. Abstrak Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini menjadi isu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pada pemerataan kesempatan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalsis dinamika penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun di Indonesia, yang berfokus pada aspek implementasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian literatur (litererature review). Hasil penelitian yaitu kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, tantangannya meliputi infrastruktur, rendahnya pemahaman Masyarakat, keterbatasan tenaga pendidik, dan belum optimalnya koordinasi antar level pemerintahan. Kata Kunci: Kebijakan, Wajib Belajar 13 tahun