ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INTEGRASI SOSIAL: STUDI PENGELOLAAN DI BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN DENGAN PERSPEKTIF STRUKTUR FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS - Khadijatul Musanna; Aulia Fitri; Fahmi Makraja (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2026)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan menggunakan perspektif teori struktur fungsional Talcott Parsons (AGIL). Data penelitian bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2019, serta diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Struktur organisasi yang jelas dan dukungan sumber daya manusia berpendidikan sarjana menjadi modal penting dalam pengelolaan zakat. Realisasi anggaran tahun 2023 mencapai Rp29,17 miliar, dengan lebih dari 91% dialokasikan untuk belanja bantuan sosial berupa penyaluran zakat dan infak. Program utama meliputi pendistribusian zakat kepada fakir miskin, bantuan korban bencana, sosialisasi zakat, serta pemberdayaan ekonomi umat. Analisis dengan kerangka AGIL menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen telah menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi secara efektif. Hasil penelitian menegaskan bahwa zakat melalui Baitul Mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, sekaligus memperkuat integrasi sosial dan mendukung pembangunan daerah berbasis syariat Islam Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Baitul Mal, Talcot Person Abstract This study aims to analyze zakat management at Baitul Mal of Bireuen Regency using Talcott Parsons’ structural functional theory (AGIL). The research data is derived from the 2023 Government Agency Performance Report (LKjIP), which highlights that Baitul Mal Bireuen possesses strong legal legitimacy through Qanun Bireuen Regency No. 3 of 2016, revised by Qanun No. 3 of 2019, and further reinforced by Qanun Aceh No. 3 of 2021. The institution’s clear organizational structure and the support of qualified human resources, predominantly with bachelor’s degrees, serve as essential assets in zakat management. The 2023 budget realization reached IDR 29.17 billion, with more than 91% allocated to social assistance in the form of zakat and infaq distribution. Key programs included zakat distribution to the poor, disaster relief, zakat awareness campaigns, and community economic empowerment. Analysis using the AGIL framework demonstrates that Baitul Mal Bireuen effectively fulfills the functions of adaptation, goal attainment, integration, and latency. The findings emphasize that zakat, managed through Baitul Mal, is not merely a ritual obligation but a strategic instrument for building a just, prosperous, and harmonious society, while simultaneously strengthening social integration and supporting regional development based on Islamic law. Keywords: Zakat Management, Baitul Mal, Talcott Parsons