CHALLENGES OF INTEGRATING MSME DATA SERVICES AMIDST BUREAUCRATIC DUALISM - Achmad Denny Hermawan; M Mas’ud Said; Hayat Hayat (Universitas Muhammadiyah Metro, 2026)
MSME data fragmentation in Pasuruan Regency between the Department of Industry and Trade and the Department of Cooperatives creates major governance challenges due to differing systems, classifications, and data standards. These inconsistencies hinder public services and weaken evidence-based policymaking. This study proposes an integrated information system to address inter-agency coordination gaps. Using a qualitative case study, data were collected from 15 informants through interviews, FGDs, observations, and document analysis, validated by experts and analyzed using the Miles and Huberman model. Findings show that the absence of standard data protocols, limited human resources, inadequate infrastructure, and strong sectoral egos obstruct data integration. Sustainable MSME governance therefore requires both technological and institutional alignment. Fragmentasi data UMKM yang dikelola oleh dua instansi berbeda di Kabupaten Pasuruan menyebabkan inkonsistensi informasi dan menghambat efektivitas kebijakan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan integrasi layanan data UMKM di tengah dualisme birokrasi serta mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi terhadap 24 informan dari unsur pemerintah daerah, pengelola program UMKM, dan pelaku UMKM, serta analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data UMKM menghadapi berbagai hambatan, meliputi ketiadaan standar pengelolaan data, keterbatasan sumber daya manusia, belum memadainya infrastruktur teknologi, serta kuatnya ego sektoral antar lembaga. Kondisi ini berdampak pada lemahnya koordinasi kelembagaan dan terhambatnya pengembangan sistem informasi terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola data UMKM memerlukan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang didukung oleh standardisasi data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola UMKM yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data