Clustering Kinerja Admin Media Sosial Facebook pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Asahan Menggunakan Algoritma K-Means: Penelitian - Dea Tiara; Bambang Irwansyah (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kinerja admin media sosial facebook pada instansi pemerintah di Kabupaten Asahan yang masih menunjukkan perbedaan signifikan dalam aktivitas dan interaksi, seperti jumlah postingan, like, dan komentar. Perbedaan tersebut terjadi karena belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berbasis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mining dengan algoritma K-Means, yang mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Data penelitian diperoleh dari aktivitas media sosial facebook instansi pemerintah di Kabupaten Asahan pada tahun 2025, dengan tiga variabel utama, yaitu jumlah postingan, jumlah like, dan jumlah komentar. Proses analisis dilakukan dengan menentukan jumlah cluster sebanyak tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan jarak antar data terhadap centroid untuk menghasilkan pengelompokan yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu mengelompokkan kinerja admin secara efektif ke dalam tiga cluster, yaitu sebesar 80,95% termasuk dalam kategori rendah, 14,29% kategori sedang, dan 4,76% kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar instansi berada pada kategori rendah, sehingga mencerminkan bahwa tingkat aktivitas dan interaksi media sosial masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Pengelompokan ini memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat kinerja admin media sosial pada masing-masing instansi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang menggunakan PHP dan MySQL untuk mempermudah proses pengolahan data dan visualisasi hasil clustering. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan media sosial pemerintah dapat menjadi lebih terukur, transparan, dan optimal sebagai sarana komunikasi publik.