Problematika Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP (Studi Kasus Doni Salmanan) - Sularto Sularto; Hudi Yusuf (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2026)
Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek fundamental yang menentukan kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183, yang menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie), yaitu mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Seiring perkembangan teknologi informasi, muncul tantangan baru dalam pembuktian, terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya pada kasus Doni Salmanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem pembuktian dalam KUHAP telah memberikan dasar yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti masalah validitas, autentikasi, dan interpretasi alat bukti elektronik, serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum. Meskipun penerapan sistem pembuktian dalam perkara berbasis teknologi telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP secara formal, secara substansial masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem pembuktian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan keadilan yang substantif.