Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep - Mohamad Thahir Haning; La Tamba; Muhammad Yunus; Nurdin Nara (Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS, 2016)
Permasalahan yang krusial dalam desentralisasi pemerintah adalah tarik menarik kepentingan antara dinas-dinas dengan kecamatan. Dalam konteks pelayanan publik, bahwa desentralisasi kewenangan dari dinasdan lembaga teknis lainnya ke kecamatan sudah saatnya dilakukan demi peningkatan pelayanan kepadamasyarakat. Kenyataannya implementasi dari Peraturan Pemerintah bahwa kecamatan merupakan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum berjalandengan maksimal. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis kewenangan distributif pemerintah kecamatan;2) menganalisis desain struktur organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenanganyang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yangdibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan teknik “triangulasi” dalam pengumpulan data. Unit analisis iniadalah organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini mengindikasikan bahwadesain struktur organisasi pemerintah kecamatan di Pangkep belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugaspokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, desain strukturnya masih berpedoman sepenuhnya padaPP No. 41 Tahun 2007. AbstractThe crucial problems in the government’s decentralization are conflict of interest between departments/offices and district. In the context of public service, decentralization authority from the department/officeand other technical institutions to the district it’s time to do in order to improve services to the community.In fact, the implementation of Government Regulation (PP) that stated if districts are regional work units(SKPD) which carry out the regional administration, has not gone up. This study aimed to: 1) analyze thedistributive authority of the district governments; 2) analyze the design of the organizational structure ofthe government district in accordance with the authority granted to support the delivery of public services;3) analyze the competence of human resources needed in the implementation of public service duties at thedistrict level. This study is a qualitative study using the technique of “triangulation” in the data collection.The unit of analysis is a government organization of districts in Pangkep. The analysis showed that from44 authorities at the district level there were 23 of authorities are still considered to be implemented by therelevant SKPD. Design of the organizational structure of the district governments of Pangkep Regency hasnot own relationship with the vision, the duties and functions of existing local government and its structurestill guided by PP No.41 tahun